Insentif Jamaah Tahlil “Kritik Keperpihakan Program”

Oleh,Pimred esorot.com

Beberapa hari ini masyarakat disuguhkan berita tentang capaian 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro. Sekilas saya baca bahwa program Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di tahun 2019 lumayan menjadikan kehausan akan inftrastruktur yang proporsional bagi Kabupaten yang kaya akan sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi.

“Kita tinggalkan paving, mari menuju aspalisasi ” kata Bupati di dalam sambutannya di beberapa tempat.

Secara politis itu bagus, karena pavingisasi itu adalah trensenternya kang yoto ( sapaan akrabnya mantan bupati 2 periode), orang Bojonegoro akan selalu mengingat bahwa kalau ada kata pavingisasi seolah itu Kang Yoto. Maka perlu dipolarisasi agar simbol tentang pavingisasi itu pudar bahkan hilang.

Pada tahun 2019 APBD Bojonegoro kurang lebih 4,8 triliun, itu artinya ada kenaikan beberapa persen dari APBD Tahun sebelumnya, dengan APBD sebesar itu, pemerintah ( Bupati dan Wakil Bupati ) yang sekarang bisa membuat program-program telah dijanjikan pada saat kampanye.

Akan tetapi menurut pandangan kami program yang dibuat haruslah memenuhi beberapa aspek yaitu ;
1. Program infrastruktur yang dapat dirasakan oleh semua warga Bojonegoro.
2. Program sosial yang tepat sasaran.
3. Program yang memihak pada kepentingan seluruh masyarakat Bojonegoro dan bukan program yang memihak pada golongan tertentu.

Saat kami membaca dan menganalisa program Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2019, ada satu program yang aneh menurut pengamatan kami. Seolah-olah program itu secara kemanfaatnya hanya di tujukan pada golongan tertentu. Sebut saja program “insentif jamaah tahlil”. Kita semua mengerti bahwa hanya organisasi tertentu saja yang melakukan aktifitas tersebut, tidak semua organisasi melakukan aktifitas organisasinya dengan cara mengadakan perkumpulan tahlil.

Di Kabupaten Bojonegoro setidaknya ada beberapa organisasi yang tidak melakukan itu, sebut saja LDII, Muhammadiyah atau jamaah2 lain, mereka melakukan kegiatan organisasinya dengan cara mereka, contohnya rapat rutin, kajian kecil dan berbagai macam kegiatan lain. Pertantanyaanya adalah, apakah program itu tidak akan mencedarai hati organisasi/golongan lain? Atau apakah program semacam itu tidak akan menambah perpecahan dalam toleransi berorganisasi? Atau apakah program itu hanya akan menguntungkan organisasi tertentu?.

Pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul sebagai kritik terhadap kebijakan yang menurut kami tidak populis. Kami yakin kalau program itu betul terlaksana, maka akan ada puluhan bahkan ratusan jamaah2 lain yang merasa dianak tirikan di kabupatennya sendiri. Kami berharap kebijakan itu untuk dikaji ulang dalam perspektif kemanfaatan dan perspektif keperpihakan untuk warga Bojonegoro.

Dalam istilah kami
“Bupati dan Wakil Bupati harusnya melindungi semua kepentingan masyarakat Bojonegoro.”
“Bupati dan Wakil Bupati harusnya mengayomi semua kepentingan masyarakat Bojonegoro”
“Bupati dan wakil bupati harusnya ngopeni semua kepentingan masyarakat bojonegoro.”