Pengisian BPD di Desa Trojalu Boureno Diduga Cacat Hukum

Bojonegoro – Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro diduga cacat hukum,karena salah satu anggota yang terpilih diduga masih aktif menjadi pengurus partai politik.

Hal tersebut di benarkan oleh Wardoyo Ketua PPK ( Panitia Pemilihan Kecamatan ), Baureno Bojonegoro Bahwa HR anggota BPD desa trojalu. merupakan pengurus partai politik peserta pemilu 2019, tingkat kecamatan.”Jelasnya saat dihubungi melalui akun WhatsApp. 13/02/2019

Sebelumnya HR, anggota BPD tersebut juga sudah menduduki kursi Ketua BPD selama satu priode 2014 – 2019, karena merasa aman – aman saja pada priode sebelumnya sehingga pada saat penjaringan BPD yang baru saja dilaksakan bulan februari 2019 kemarin, ia pun ikut dalam penjaringan dan terpilih kembali, untuk menjadi anggota BPD Priode berikutnya.13/02/2019.

Padahal, dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang BPD diatur yaitu paragraf 6 Pasal 26 huruf H. Dinyatakan, Anggota BPD dilarang menjadi pengurus Parpol, disamping itu dalam Permendagri tersebut secara gamblang.

Keanggotaanya sebagai BPD, juga sebagai pengurus salah satu partai politik peserta pemilu 2019, jelas bertentangan dengan peraturan diatas,

Dari sumber yang dapat dipercaya, Kabar tentang HR, selain anggota BPD juga pengurus partai politik sudah lama beredar, dan aktif dalam kegiatan partai, namun saat penjaringan, tetap saja meloloskan HR, dan mengabaikan tentang aturan yang tertuang dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang BPD yaitu paragraf 6 Pasal 26 huruf H.(Red)