Berbicara Agama dan Politik, Belajarlah dari lahirnya Pancasila Sila Pertama

Hubungan agama dan politik menjadi isu seksi yang tak pernah usang. Baik agama maupun politik tak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Keduanya mengatur tata cara hidup manusia dari lahir, bangun tidur, hingga tidur lagi. Bagaimana kita memandang hubungan antara keduanya. Politik menjadi landasan kita dalam menentukan langkah, berpikir dan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan agama, menjadi dasar keyakinan kita dalam melakukan gerak duniawi sehingga akhirat menjadi pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan.

Di tengah hiruk-pikuk kontroversi tentang halal-haram mengenai penggunaan masjid sebagai tempat kegiatan politik.

Ada yang berpandangan bahwa berkegiatan politik di masjid halal dan bahkan dianjurkan karena sejak jaman Rasulullah SAW masjid merupakan pusat kegiatan umat Islam, termasuk dalam melakukan konsolidasi politik.

Sementara bagi yang berpendapat haram, karena masjid dianggap sebagai tempat suci, tempat beribadah yang diagungkan dan dipelihara dari tindakan-tindakan yang bisa merusak keagungannya. Kesucian masjid tidak pantas dijadikan alat meraih kekuasaan yang penuh intrik dan intimidasi.

Tidak ada yang salah mengenai pendapat orang lain. Di luar halal-haram, ada pandangan moderat yang membolehkan masjid sebagai sarana kegiatan politik sepanjang dilakukan secara objektif, berperspektif kemanusiaan universal, dan tidak untuk kepentingan dukung mendukung kandidat politik tertentu (kepentingan kekuasaan jangka pendek).

Munculnya wacana ini sejatinya tidak bisa dilepaskan dari konsep dasar hubungan agama dan politik yang diinterpretasikan secara dinamis. Dinamika hubungan agama dan politik sudah lama berkembang, dan biasanya akan mendapatkan perhatian khusus pada momen-momen politik tertentu seperti menjelang Pilkada dan Pemilu.

Dalam konteks keindonesiaan, dinamika hubungan agama dan politik sudah muncul sejak awal republik ini berdiri. Perdebatan ideologis dalam Konstituante tentang dasar negara dengan menggunakan Islam atau ideologi yang lain, merupakan titik puncak dinamika hubungan agama dan politik di Indonesia.

Dalam proses perdebatan itu, mari kita tengok sejenak lahirnya Pancasila sila pertama yang awal mula mengusulkan agar kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihilangkan yang kemudian diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ketuhanan Yang Maha Esa adalah tauhid yang tidak bisa dipisahkan dari Islam. Tapi, pada saat yang sama, semangat agama lain (selain Islam) pun terpenuhi dalam asas ini, dengan menginterpretasikan keesaan sesuai dengan perspektif keimanan masing-masing. Dan yang lebih penting, dengan asas ini, tuntutan Indonesia Timur untuk menjadi negara sendiri yang terpisah dari Indonesia, tidak memiliki alasan lagi.

Ada dua hal pedoman yang seharusnya menjadi prinsip. Pertama, doktrin hablum minallah (hubungan dengan Allah) yang mutlak, praktis, tidak perlu berteori, dan benar-benar dilaksanakan. Menurutnya rasa percaya kepada Allah harus dipupuk dan ditindaklanjuti dengan amal perbuatan.

Kedua, doktrin hablum minannas (hubungan dengan manusia). Berjuang untuk membela tanah air, bangsa, dan masyarakat merupakan keniscayaan karena hal ini menyangkut tugas hidup sebagai manusia.

Oleh sebab itu, saatnya kita semua menjadi pelopor bahwa berbicara Indonesia bukan hanya Islam saja. Tapi tentang bagaimana Islam menjadi pondasi dalam menjalankan hidup bernegara tanpa harus menjatuhkan agama lain. Mengurangi fanatisme yang berlebihan, menjunjung tinggi perbedaan, dan yang lebih penting saling mencintai dan menghargai sesama warga negara Indonesia. Seperti bunyi pidato soekarno “prinsip dari negara ini adalah Ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Begitu jelas dan lantang pidato Soekarno, bahwa negara ini merdeka karena perbedaan. Perbedaan agama, suku, ras, bahasa. Maka sejatinya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat orang lain, sebaik-baik manusia yang menghargai dan menghormati orang lain.

Penulis :M. Sholikhul Anwarudin, S. Pd