Berdalih Bayar Pajak, Program Mamin Lansia di Kecamatan Malo Diduga Ada Prosentasi Anggaran

Bojonegoro- Polemik soal program layanan kesejahteraan masyarakat pada Program Pemberian Makan dan Minum (MAMIN LANSIA) di Kecamatan Malo  Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2020 menjadi tanda tanya besar, Pasalnya program untuk Mamin lansia tersebut menjadi persoalan ditingkat internal Kecamatan setelah adanya dua kelompok yang menyuplai makanan untuk lansia.

Dua kubu tersebut yaitu ditangani pihak PKK di 8 Desa dan sisanya di tangani pihak ketiga, Namun anehnya dari pengakuan salah satu pihak PKK menyebutkan dirinya dari 8 Desa menyetor untuk pajak senilai 14 % dikarenakan belum mempunyai NPWP, Disinggung soal adanya pemberian 10% kembali kepada Bendahara Pengeluaran Kecamatan pihak PKK mengiyakan dengan dalih pengganti SPJ.

Berbeda dengan pihak ketiga yang menyuplai untuk program MAMIN LANSIA di 12 Desa pada Tahun 2020 saat ditemui, Dirinya juga tetap menyetor 14 % dengan dalih pajak walaupun mempunyai NPWP. Sesuai MOU yang saya tanda tangani mestinya pajak hanya 12 % saja namun saya tetap diminta 14 % oleh Bendahara Kecamatan ” Tuturnya, Pada Sabtu (20/2/2021).

Sesuai dengan Kode Rekening 5.2.2.23.01 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA ) SKPD Tahun 2020 Dalam jenis kegiatan tentang layanan kesejahteraan masyarakat pemberian makanan untuk lansia sesuai besar anggaran program selama 2020 senilai RP 350 Juta untuk 20 Desa, Masing – masing Desa ada 10 orang lansia dengan jumlah RP 50 ribu / lansia dan  diberikan setiap Hari Jumat.

Baca juga  Sosialisasikan Program Pemkab Bojonegoro Melalui Sambang Desa

Sesuai juklak dan juknis seharusnya pihak Kecamatan menunjuk pihak ketiga dengan disertai keterangan ahli gizi dari Dinkes, Hal ini memungkingkan makanan yang di serahkan pada lansia sudah sesuai dengan harapan.

Selain itu peranan PPTK dalam hal ini diduga tidak sesuai Perbub Bojonegoro Nomor 76 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organanisasi serta tugas dan fungsi tata kerja Kecamatan.

Seperti diutarakan dari tiga Kasi Kecamatan Malo, bahwa selama ini memang pihaknya hanya menandantangi untuk SPJ, Tentang mekanisme peranan tidak di libatkan secara benar, setahu saya Bendahara Pengeluaran Kecamatan yang menghendel segala sesuatunya dengan Camat ” Ungkapnya.

Untuk kekosongan Kasi Kesra pada Tahun 2021 di PLT oleh Sekcam’ Tambahnya.

Menanggapi perihal tersebut Susilo, SH selaku Bendahara Pengeluaran Kecamatan Malo saat dihubungi mengatakan, Maaf bukan hak saya untuk menjawab disini.  Kalau memang perlu di kantor saja ada pejabat teknisnya dan pimpinan. Semua terbuka sesuai prosedur” Ucap Susilo.

Terpisah, DJamari Camat Malo saat dihubungi tentang perihal permasalahan tersebut belum ada jawaban.(Red).

*Foto _ Salah satu Penerima Mamin Lansia